The intelijen indonesia Diaries

The intelijen indonesia Diaries

Blog Article

Berbagai kasus dugaan politisasi intelijen, penyalahgunaan intelijen, hingga inefektivitas intelijen masih mendapatkan respons pengawasan yang minim yang selama ini menjadi penghambat berjalannya agenda reformasi intelijen.

Initiatives to advertise intelligence accountability are certainly not an uncomplicated matter. The situation of your Dying of human legal rights activist Munir Claimed Thalib [31] on a flight from Indonesia to Amsterdam on September seven, 2004—a suspected “intelligence operation” following the 1998 reforms—is deadlocked. The lawful procedure only experimented with a single subject actor, who was explained to become “an intelligence agent” and found him guilty, and one particular Formal for the Management amount of BIN who communicated Along with the agent but was ultimately acquitted.

Intelijen merupakan topik kajian yang penting sekaligus rumit untuk dipahami karena sifat kerahasiaannya. Meski demikian, negara demokrasi selalu mendukung masyarakatnya untuk memiliki, setidaknya, pemahaman dasar terkait seluruh instansi pemerintah, termasuk intelijen. Pada tahun 2015, Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) telah melakukan penelitian yang berjudul " Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru ". Penelitian ini bukan saja berisi mengenai teori intelijen, pergumulan intelijen dan demokrasi di beberapa negara yang mengalami perubahan politik dari sistem otoriter ke demokrasi dan sejarah singkat intelijen di Indonesia, melainkan juga memuat ulasan awal demokratisasi intelijen di Indonesia. Reformasi intelijen di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Intelijen harus bekerja sesuai dengan sistem demokrasi yang kita anut. Paradigma lama intelijen Indonesia sudah pasti akan dan harus berubah, pengawasan terhadap intelijen pun suatu keniscayaan. Adalah suatu keniscayaan pula bahwa pengawasan terhadap intelijen bukan membuat kerja-kerja rahasia mereka menjadi terbatas atau terhambat, melainkan justru intelijen mendapatkan kepercayaan dan didukung oleh rakyat, sehingga meningkatkan legitimasi intelijen dan tentunya peningkatan anggaran intelijen.

Komunitas masyarakat sipil sejak reformasi terus mendorong pentingnya penataan intelijen negara yang transparan dan lepas dari intervensi politik.

Adat Regulation: Adat Legislation (hukum adat or adat recht) is actually a set of area and regular legislation and dispute resolution systems in many elements of Indonesia. That's why, there is absolutely no united Adat Regulation for The full Indonesian individuals. A Dutch authorized scholar, Van Vollenhoven categorised Adat Regulation into 23 subdivisions based on a combination of region and ethnicity. Its sources are unwritten legal guidelines evolving from and preserved by lawful consciousness of your folks.

 and from conducting things to do that disrupt community order and very well-remaining. Violations of these types of provisions may possibly bring about the dissolution of the CSO. On top of that, this Legislation offers discriminatory and too much bureaucratic controls above Intercontinental CSOs.

It lacked, nonetheless, provisions for intelligence accountability and professionalism. For civil Culture, the draft submitted for dialogue in parliament would have the same legitimacy as intelligence businesses and operations undertaken beneath authoritarian rule.

The federal government has utilized a range of legal guidelines, generally arbitrarily, to demand individuals who have talked about or documented on human rights abuses and also other related problems, including corruption.

Indonesia have to do anything to guidance Palestine in opposition to the brazen point out, Israel. It's not necessarily plenty of by way of political gimmick

Cara pandang Soeharto terhadap ancaman yang muncul saat itu menjadikan intelijen tidak hanya sebagai instrumen politik, tapi juga menjadikan intelijen sebagai konsolidasi militer.

era. With no democratic technique of checks and situs web balances plus the formation of the oligarchic governing administration supported by army forces and businessmen, cronies in the rulers, President Soeharto employed intelligence to promote not just the interests of point out stability and also his possess and his loved ones’s political and economic pursuits.

Era orde baru meninggalkan legacy intelijen, dengan stigma sebagai alat represif penguasa terhadap kelompok oposisi dan menyebar teror untuk menciptakan rasa takut publik. Kekuasaan orde baru, telah memfasilitasi kewenangan intelijen tanpa batas.

Secara etimologis, otonomi daerah merupakan serapan bahasa asing yaitu berasal dari bahasa Yunani. Automobile artinya ‘sendiri’ dan namous berarti ‘hukum’. Berarti otonomi daerah adalah kawasan yang memiliki hukum tersendiri. Kemudia pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), otonomi daerah adalah diberi pengertian sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah seluas-luasnya merupakan istilah yang sering disuarakan oleh banyak orang terutama para akademisi. Otonomi daerah bukan hal baru bagi Indonesia. Jika melihat catatan sejarah, dapat terlihat perjalanan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi daerah dari masa kolonial Belanda hingga Indonesia merdeka. Menurut Amrin Banjarnahor (2013), kolonial Belanda memberikan wewenang pada beberapa daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, terutama untuk daerah-daerah jajahan di Pulau Jawa.

Belum tentu kata Pak Jokowi  #jokowi #megawati #sby #prabowo #didietprabowo #gibran #kaesang #ahy #puanmaharani #pdip #infografis #beritapolitik #politikindonesia #pinterpolitik